18 January 2025
Setiap tahun, anggaran daerah selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Janji-janji manis yang dilontarkan selama penyusunan anggaran seringkali diharapkan menjadi solusi nyata bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, kenyataannya tak jarang hasil akhirnya jauh dari ekspektasi. Proyek-proyek yang dijanjikan untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan kerap kali tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang merasa janji tersebut hanya menjadi retorika politik belaka.
Salah satu faktor penyebab utama kegagalan realisasi anggaran adalah lemahnya perencanaan dan pengawasan. Banyak proyek yang digembar-gemborkan di awal tahun ternyata tidak memiliki landasan yang kuat dalam perencanaan teknis dan anggaran yang realistis. Selain itu, birokrasi yang berbelit dan kurangnya transparansi dalam alokasi dana sering kali membuka celah untuk penyimpangan ke slot 5000. Tak jarang, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat malah dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak mendesak, atau bahkan menjadi korban praktik korupsi.
Akibatnya, masyarakat yang paling dirugikan. Ketika jalan rusak tidak diperbaiki, sekolah-sekolah kekurangan fasilitas, atau layanan kesehatan tidak optimal, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun menurun. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab. Tidak adanya laporan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan anggaran membuat masyarakat sulit untuk memantau apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Keadaan ini memicu skeptisisme yang semakin dalam terhadap pemerintah daerah.
Untuk mengakhiri drama anggaran ini, diperlukan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan hingga pengawasan anggaran harus ditingkatkan. Penggunaan teknologi digital untuk melacak realisasi anggaran secara real-time juga dapat menjadi solusi untuk meminimalkan penyimpangan. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk mewujudkan program-program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi agenda politik. Dengan langkah-langkah ini, janji manis yang selama ini sering berakhir tragis dapat berubah menjadi hasil nyata yang memberikan manfaat bagi semua.